Wartakapuas.id Sanggau – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar, Ria Norsan membuka rapat koordinasi Tim Audit Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sanggau. Rapat digelar di salah satu hotel di Sanggau, Kamis (15/9/2022) pagi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya semaksimal mungkin menurunkan stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat turun ke lapangan, melaksanakan turunan Perpres 72 itu berupa SK Gubernur Kalimantan Barat agar kita semua, secara ‘keroyokan’ melakukan percepatan penurunan stunting,” ungkap Ria Norsan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau terus fokus menurunkan stunting di lima kecamatan yang tinggi persentase kasusnya. Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyebut terdapat lima kecamatan yang memiliki persentase stunting cukup tinggi.
“Ada 5 kecamatan yang tinggi kasusnya, tertinggi di Mukok, 30 persenan kasusnya, kemudian Noyan, Entikong, Kembayan dan lainnya. Tentu ini membutuhkan intervensi dari tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sanggau,” ujar Wabup Ontot.
Ditegaskannya, tim ini harus bekerja paralel dan simultan untuk fokus menurunkan kasus di kecamatan-kecamatan yang angka stuntingnya. Tim ini, lanjut Wabup, mesti bergerak cepat dan melakukan langkah-langkah, mulai dari antisipasi hingga aksi penanganan.
“Tim ini harus bergerak cepat untuk segera mendata temuan kasus di masing-masing kecamatan yang tinggi itu. Tim Pendamping Keluarga (TPK) kita ada seribuan orang, TPK ini diharapkan sekali perannya untuk percepatan penurunaan kasus stunting,” beber Ontot.
Wabup menambahkan, percepatan penurunan stunting membutuhkan sinergi lintas komponen, termasuk para tokoh dan lembaga keagamaan. Sebab, pencegahan serta penanganan awal stunting dapat dimulai pada masa pranikah.
“Pada masa pra-perkawinan ini, setiap pasangan harus diberi pemahaman bagaimana mereka berkeluarga dan berumah-tangga. Edukasi mengenai menjaga kesehatan janin dan ibu hamil pada masa kehamilan harus calon pengantin ketahui. Karena itu, tim ini perlu bekerjasama dengan lintas komponen, termasuk lembaga keagamaan untuk memberikan pemahaman itu,” tutup Wabup. (Andi)