Wartakapuas.id Sanggau – Sekretaris daerah Sanggau, Kukuh Triyatmaka mengapresiasi lahirnya aplikasi SiAP Sekolah ini. Ia menyebut, aplikasi ini merupakan tonggak penting dalam upaya Pemerintah daerah mengindentifikasi anak-anak yang terpinggirkan dari sistem pendidikan atau istilah lain putus sekolah.
“Aplikasi ini akan membantu beberapa hal, diantaranya pertama, membantu Pemda mengidentifikasi anak-anak putus sekolah by name by adreasnya. Kedua, memungkinkan Pemda melacak perkembangan anak yang telah kembali ke sekolah,” Ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Kukuh Triyatmaka saat melaunching aplikasi Sistem Informasi Anak Putus Sekolah (SiAP Sekolah) di aula Harvey hotel Sanggau, Kalbar. Senin (23/10/2023)
“Dari situ kita dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan untuk tetap berada didalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, dengan data yang lebih baik kita dapat mengevaluasi apa yang sudah berhasil dan apa yang belum,’ ujar Kukuh
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Alipius menyebut IPM Kabupaten Sanggau berada diposisi ke-10 dari 14 Kabupaten Kota. Kita dengan nilai IPM tahun 2022 sebesar 66,91 persen. Angka ini menurutnya dipengaruhi sektor pendidikan yang menjadi urusan wajib dimana angka harapan lamanya sekolah hanya 11,61 dan lamanya sekolah 7,41, teeangnya.
“Alasan anak putus sekolah ada dua faktor, eksternal dan internal. Faktor eksternalnya adalah masalah ekonomi atau kemiskinan, kemudian masalah pengaruh atau dilarang orang tua, masalah sosial, budaya dan pengaruh lingkungan serta masalah aksesibilitas yang terbatas sedangkan faktor internalnya yakni malas sekolah, lebih memilih bekerja, pernah dibuly dan rendah diri, masalah kesehatan dan terakhir masalah menikah diusia dini,” ungkapnya.
Alipius juga menyebut, permasalahan anak putus sekolah merupakan permasalahan yang komplek dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dilakukan oleh Dikbud saja namun melibatkan stakeholder.
Lanjut Alipius, dalam membangun kolaborasi dan kerjasama lintas sektoral baik dengan Forkompimda, OPD, lembaga masyarakat insan pendidikan dan lain sebagainya agar lebih efektif dan maksimal dalam penanganannya, ujarnya. (*)