Wartakapuas.id Sanggau – Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka membuka kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pug PPRG melalui bimbingan Teknik penganggaran dan perencanaan responsif gender Kabupaten Sanggau Tahun 2023 di Aula Perpustakaan Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (28/11/2023).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka menyampaikan bahwa tujuan dari anggaran yang responsif ini untuk mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses manfaat dan control dari program pembangunan serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap kesempatan dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan melalui kebijakan, program dan kegiatan pemeritnah dari tahapan perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.
“Upaya pengarustamaan gender dalam pembangunan telah tersirat dalam rencana pembangunan jangka Panjang tahun 2005 – 2025. Selain itu, Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat,” jelas Kukuh Triyatmaka.
“Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan permpuan yang tercantum dalam butir kelima millennium development goals 2015,”.
Sekda Kabupaten Sanggau juga menyampaikan bahwa kerangka piker yang responsive gender diperlukan dalam operasionalisasi program dan kegiatan pembangunan khusunya dalam mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
“Reduksi kesenjangan mutlak dilakukan guna memberikan perhatian dan kesempatan berkembang bagi seluruh perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, bimbingan teknik perencanaan dan penganggaran yang responsif gender harus dilaksanakan guna memberikan pemahaman tentang kegiatan pengarustamaan gender bagi para perencanaan dan pelaksana kegiatan organisasi perangkat daerah,” jelasnya. (*)